BIAS PENEGAKAN HUKUM DAN LIMITASI KEADILAN PROSEDURAL

Buku Bias Penegakan Hukum dan Limitasi Keadilan Prosedural mengungkap kenyataan bahwa hukum di Indonesia sering kali tidak bekerja sesuai idealitas normatif, melainkan dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, struktur kelembagaan yang rapuh, dan budaya hukum yang permisif. Akibatnya, keadilan kerap berhenti pada prosedur, bukan pada rasa keadilan itu sendiri.
Melalui analisis sosio-legal, buku ini membahas berbagai fenomena nyata, mulai dari anarki sosial, stratifikasi sosial, lemahnya budaya hukum penyebab korupsi, hingga brutalisme aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjuk-kan bias penegakan hukum bukan sekadar kelemahan regulasi, tetapi juga hasil dari budaya hukum yang permisif dan lemahnya pengawasan.
Dengan gaya reflektif-kritis dan kontekstual, buku ini menjadi ajakan kritis untuk membenahi penegakan hukum, menempatkan kembali hukum pidana sebagai instrumen keadilan sosial, bukan sekadar alat kekuasaan. Lebih dari sekadar kritik, buku ini menawarkan rekomen-dasi reformasi kelembagaan, penguatan pengawasan eksternal, serta perubahan budaya hukum aparat.