BIROKRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MITIGASI BENCANA

Di tengah krisis bencana dan tekanan lingkungan yang kian kompleks di negeri ini, buku Birokrasi dan Kebijakan Publik dalam Mitigasi Bencana menjelaskan mengenai penyebab birokrasi kerap gagal melindungi warga, serta pentingnya kebijakan publik yang manusiawi untuk memulihkan kepercayaan, mempercepat respons, dan menutup celah maladministrasi dalam layanan serta perizinan. Birokrasi dipotret sebagai “jembatan keselamatan” yang krusial, namun juga berpotensi berubah menjadi labirin prosedur yang menentukan siapa yang terlindungi dan siapa yang tertinggal saat krisis.

Buku ini menegaskan bahwa kebijakan publik bukan sekadar soal sistem dan target, melainkan soal nilai, etika, dan keberpihakan. Melalui konsep kebijakan manusiawi, diulas pula mengenai akar krisis kepercayaan terhadap birokrasi mulai dari kultur patrimonial, lemahnya sistem merit, fragmentasi kelembagaan, hingga akuntabilitas yang tidak efektif, seraya semestinya penempatan keselamatan, keadilan, dan perlindungan kelompok rentan yang diprioritaskan sebagai tolok ukur kehadiran negara. Sedangkan, Bencana diposisikan sebagai “momen kebenaran” yang menguji kepemimpinan, koordinasi lintas aktor, serta keadilan distribusi bantuan dan pemulihan.

Buku ini akhirnya menunjukkan peristiwa maladministrasi dapat mengubah ancaman alam menjadi tragedi kemanusiaan, sehingga dihadirkannya sebuah peta jalan reformasi menuju birokrasi yang antisipatif, transparan, kolaboratif, dan berbasis dampak sehingga negara benar-benar hadir saat paling dibutuhkan masyarakat.